BERITA

Bahasa Hukum: ‘Diskresi’ Pejabat Pemerintahan
(12/01) Ancaman pidana korupsi rupanya menjadi momok bagi banyak pejabat pemerintahan di Indonesia   http://www.hukumonline.com/berita/baca/...
MK Tegaskan Seponering Wajib Perhatikan Saran Badan Negara
(12/01) Penafsiran Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan dibutuhkan supaya ada ukuran yang jelas dan ketat dalam penggunaan kewenangan seponer...
Menkumham Janji Tindak Tegas PSK Asing di Indonesia
(09/01) JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berjanji terus merazia keberadaan tenaga kerja asing (TKA) ilegal yang berprofesi sebag...
MA Terbitkan 14 PERMA Sepanjang 2016, Cek Daftarnya
(06/01) Tahun 2016 menjadi tahun rekor terbanyak pembuatan Peraturan MA. Meski telah bergulir, Tahun 2016 masih saja menyisakan cerita menarik. S...
Perma 13/2016 Terbit, KPK Siap Usut Korupsi di Korporasi
(29/12) " Sepanjang KPK bisa membuktikan bahwa perbuatan pidana itu bukan perbuatan seseorang saja tapi perbuatan korporasi, namun hal ini m...
Selengkapnya...

KEGIATAN

MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM JDIH DARI BIRO HUKUM PROVINSI JAWA TIMUR
(28/12) Pada hari rabu,tanggal 28 desember 2016, tim dari biro hukum pemerintah provinsi jawa timur melaksanakan monitoring dan evaluasi program...
PENGHARGAAN KABUPATEN BANYUWANGI SEBAGAI KABUPATEN YANG PEDULI HAM pada Tahun 2016
(13/12) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menunjukkan prestasinya. Kali ini Kabupaten Banyuwangi bersama 37 (tiga puluh tujuh) Kabupaten la...
MONEV JDIH DI KANTOR DESA KAJARHARJO
(27/10) Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Banyuwangi melakukan Monev tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDI...
MONEV JDIH DI KANTOR DESA SUMBERGONDO
(27/10) Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Banyuwangi melakukan Monev tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDI...
MONEV JDIH DI KANTOR DESA TEMUREJO
(26/10) Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Banyuwangi melakukan Monev tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDI...
Selengkapnya...

PERDA

09 Tahun 2016
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016
08 Tahun 2016
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi
07 Tahun 2016
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021
04 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentrama...
03 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi...
Selengkapnya...

PERBUP

1 Tahun 2017
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedo...
82 Tahun 2016
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pen...
82 Tahun 2016
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pen...
81 Tahun 2016
Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Seca...
80 Tahun 2016
Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Di Kabupa...
Selengkapnya...

KEPUTUSAN BUPATI

69 Tahun 2017
Lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (skpd) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
56 Tahun 2017
Kode Wilayah Kearsipan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ba...
0287 Tahun 2016
Penetapan Tempat Pembayaran, Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, Besarnya Nilai Jual Objek Paj...
0286 Tahun 2016
Penyesuaian Besaran Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Ba...
0262 Tahun 2016
Pembentukan Forum Anak Kabupaten Banyuwangi Periode Tahun 2016-2018
Selengkapnya...

INSTRUKSI BUPATI

02 Tahun 2012
Pelaksanaan Program Inovasi Bidang Kesehatan Program Keluarga Sadar Gizi Anak Tumbuh Optim...
Selengkapnya...

BAGIAN HUKUM

PERSONIL

BANYUWANGI EVENT

LINK TERKAIT

KUNJUNGAN

TWITTER

VIDEO