DETIL BERITA

Begini Isi PP Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

05-05-2017

Kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan daerah yang melakukan pelanggaran administratif akan dikenakan sanksi. Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 353 dalam rangka memberi kepastian hukum terhadap tata cara pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 383 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Presiden Joko Widodo pada 5 April 2017 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt590afbe13e1a5/begini-isi-pp-pembinaan-dan-pengawasan-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah

BANYUWANGI EVENT

LINK TERKAIT

KUNJUNGAN