DETIL BERITA

Leksikologi dan Leksikografi: Jejak Penulisan Kamus Hukum di Indonesia

07-10-2019

Indonesia Legal Center Publishing (ILCP) adalah salah satu penerbit kamus hukum multilingual di Indonesia. Pada Januari 2006, ILCP menerbitkan Kamus Hukum, kumpulan istilah-istilah hukum dari beragam bahasa asing, dari bahasa Arab hingga bahasa Yunani. Yudha Pandu, editor Kamus Hukum ini bercerita kepada hukumonline. Awalnya, istilah-istilah dihimpun dari catatan yang dibuat Martiman Prodjohamidjojo saat mengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

Martiman menemukan kenyataan para peserta PKPA acapkali tidak memahami istilah-istilah hukum yang lazim dipakai advokat. Dari sanalah muncul catatan-catatan sekadarnya untuk mempermudah peserta memahami istilah hukum. “Catatan-catatan itulah yang kemudian saya sempurnakan untuk dibuatkan kamus hukum,” ujar Yudha melalui sambungan telepon kepada hukumonline beberapa waktu lalu.

Ada beragam latar belakang dan banyak cara orang untuk menuliskan kamus, khusus hukum. Mungkin dari sekadar kebutuhan di kampus hingga kebutuhan dalam pekerjaan sehari-hari sebagai penegak hukum. Pada penerbitan-penerbitan awal kamus hukum di Indonesia terungkap bahwa penulisan lebih dilatarbelakangi kebutuhan akademik. Sebagian peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berasal dari Belanda, dan praktis menggunakan bahasa Belanda. Ketika Indonesia merdeka, kebutuhan atas teks hukum yang menggunakan bahasa Indonesia semakin lama semakin terasa.

Buku Sekumpulan Istilah-istilah Hukum dalam Bahasa Belanda karya Paulus Moeljadi Dwidjodarmo (PT Karya Nusantara Jakarta, 1980) salah satu contohnya. Karya Paulus Moeljadi ini kemudian dijadikan referensi dalam penulisan kamus hukum dan istilah hukum di BPHN. Penerbitan karya sejenis terus berlangsung ketika bahasa Belanda masih menjadi mata kuliah wajib di fakultas-fakultas hukum. Sekadar memberi contoh adalah karya Basrah Amershah. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini, pada 1991,  menyusun Pengenalan tentang Hukum dan Istilah-Istilah Hukum (Kennismaking Met Recht en Rechtstermen) untuk bahan perkuliahan.

Leksikologi berasal dari bahasa Yunani, logos dan lexiko, yang dapat dimaknai sebagai ilmu linguistik yang mempelajari kata, sifat dan makna, unsur, hubungan antarkata (semantik), kelompok kata, dan keseluruhan leksikon. Sedangkan leksikografi adalah ilmu yang juga mempelajari kata dalam kaitannya dengan penyusunan kamus. Leksikografi adalah penerapan atau perwujudan dari leksikologi.

Leksikografi Umum

Namun, belum dapat dipastikan tahun berapa pertama kali kamus hukum diterbitkan di Indonesia. Satu hal yang pasti, upaya itu tidak mungkin lepas dari sejarah penulisan kamus yang bersifat umum. Abdul Chaer, penulis buku Leksikologi dan Leksikografi Indonesia (2007), menulis bahwa sejarah leksikografi di Indonesia dimulai dari daftar kata atau glosarium dan kamus ekabahasa. Karya leksikografi tertua menurut catatan adalah Daftar Kata Cina-Melayu yang disusun pada awal abad ke-15, berisi kurang lebih 500 lema. Tercatat pula pada tahun 1522 buku Daftar Kata Italia-Melayu yang disusun Pigafesta, pakar bahasa yang ikut dalam pelayaran Magelhaens mengelilingi dunia.

Kamus lain yang berhasil terlacak adalah Spraek ende woor-book, Inde Malayshe ende Madagasche Taen Met Vele Arabische ende Turche Woorden (1603) karya Frederick de  Houtman; dan Vocabularium offe Woortboek naerorder vanden Alphabet in’t Duystch-Maleys ende Maleyshe Duytch (1923) karya Casper Wiltens dan Sebastian Danckaerts. Kamus bahasa Jawa tertua yang tersimpan di Vatikan, tulis Abdul Chaer, adalah Lexicon Javanum (1706). Jauh lebih tua dari kamus bahasa Sunda yang ditulis A de Wilde, Nederduitsch-Maleisch en Soendasch Woordenboek (1841).

Pada masa Belanda, perhatian terhadap kamus pada umumnya dari bahasa Belanda ke bahasa lokal tertentu atau sebaliknya. Misalnya Belanda-Sunda, Belanda-Jawa, atau Batak-Belanda, dan Bali-Belanda. Kamus Baoesastra Melajoe-Djawa (1916) yang ditulis R. Sastrasoeganda, menurut penelusuran Abdul Chaer, adalah kamus dwibahasa pertama yang disusun putra Indonesia di zaman penjajahan. Sedangkan kamus ekabahasa pertama karya putra Indonesia mungkin adalah Kamoes Loghat Melayu-Johor-Pahang-Riau-Lingga Penggal karya Radja Ali Haji. Pada 1928, kamus ini tercatat pada buku yang dicetak al-Ahmadiyah Press Singapura.

Sejak Sumpah Pemuda 1928 dan kemerdekaan 1945, plus penyebutan bahasa Indonesia dalam UUD 1945, maka usaha untuk memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pergaulan makin banyak dilakukan. Selama puluhan tahun muncul kamus atau kumpulan istilah dengan beragam variasi bahasa. Kamus yang pernah ada hingga 1976 dapat dilihat daftarnya dalam Bibliogragfi Perkamusan Indonesia yang diterbitkan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1976).

Abdul Chaer membagi penulisan kamus di Indonesia atas tiga kelompok: yang ditulis sebagai hasil kerja pribadi, penulisan yang dilaksanakan di luar negeri, dan perkamusan oleh Pusat Bahasa. Sayangnya, Chaer tak menguraikan kapan kamus-kamus khusus atau bidang-bidang tertentu mulai muncul. Berdasarkan penelusuran hukumonline, pada 1961, misalnya, sudah ada ‘Kamus Hukum’ yang ditulis H van der Tas, terbitan Timun Mas Jakarta. Pada awal 1969 sudah ada kamus hukum diterbitkan di daerah yakni Pembahasan Hukum: Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda-Indonesia, karya Imam Radjo Mulano alias Martias. Salah satu referensi yang dipakai Martias adalah kamus hukum tulisan Mr SJ Fockema Andreae, Rechtsgeleerd Handwoordenboeken (Groningen, Jakarta, 1951).

Leksikografi Hukum

Penelusuran hukumonline terhadap keberadaan kamus hukum dilakukan melalui perpustakaan, toko buku, dan pengecekan pada referensi yang digunakan buku-buku hukum, dan menelisik satu persatu buku yang tertera dalam bibliografi hukum.

Kapanpun kamus hukum mulai ditulis, yang jelas, kata dosen Universitas Negeri Jakarta itu, peran Pusat Bahasa sangat besar dalam leksikografi. Ini juga tampak dalam penyusunan kamus hukum, di mana Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengadakan kerja sama dengan Pusat Bahasa, atau mengajak ahli bahasa sebagai konsultan penulisan kamus hukum.

Pada periode 1970-1990, peran BPHN memang sangat besar bukan saja dalam penulisan kamus hukum, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap perkembangan bahasa hukum di Indonesia. Sekadar contoh, pada 1975, BPHN bersama Subkorsorsium Ilmu Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghasilkan ‘Laporan Penelitian Pembakuan Istilah Hukum’.

Penulisan leksikografi hukum tidak lepas dari model pembakuan istilah-istilah hukum. Pada mulanya, sebutlah fase pertama, penulisan istilah-istilah hukum dipergunakan untuk pengajaran di fakultas-fakultas hukum yang baru terbentuk setelah 1950-an. Pada saat itu, perundang-undangan Indonesia masih banyak mempergunakan warisan Belanda, dan praktis bahasa hukumnya pun merujuk pada bahasa Belanda. Pada 1964, misalnya, A.W Salayan menerbitkan Ensiklopedia Hukum di Padang, yang mungkin dihimpun untuk kebutuhan Sekolah Menengah Kehakiman Atas –kelak berubah menjadi Sekolah Hakim dan Djaksa (SHD). Bahan ini adalah bagian dari pelajaran yang Salayan berikan sejak 1954 di SMKA dan SHD, dilanjutkan bahan ajar di fakultas dan akademi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Salayan menulis dalam Ensiklopedia Hukum: “Terasa kesulitan yang dialami pemuda-pemuda kita dalam mempelajari hukum yang berlaku di negara kita”. Ia melanjutkan, “dapat dibayangkan bagaimana susahnya bagi mereka mempelajari peraturan Belanda tanpa menguasai bahasanya”. Dalam rangka menolong para pemuda Indonesia itulah Salayan mengumpulkan satu persatu istilah hukum beserta konteks penggunaannya beserta yurisprudensi jika ada ke dalam sebuah buku yang awalnya diberi judul ‘Istilah Hukum dan Pengertiannya’.

Pada dekade 1970-an, A.B Loebis, seorang pensiunan hakim yang kemudian beralih profesi menjadi pengacara menulis sebuah Kamus Hukum Yurisprudensi. Bentuknya pun masih stensilan. Kamus karya Salayan dan AB Loebis ini mungkin sudah sulit ditemukan di pusat-pusat kajian hukum. Kamus lain yang terus dimutakhirkan, dan cetakan pertamanya diterbitkan pada 1969 adalah Kamus Hukum karya Prof. R. Subekti dan Tjitrosoedibio. Kamus ini sudah berkali-kali cetak ulang; pada 1989 sudah cetakan kesepuluh.

Asis Safioeddin memberikan kontribusi dalam leksikografi Indonesia dengan menerbitkan buku Daftar Kata Sederhana tentang Hukum. Edisi perdana kamus hukum ini dterbitkan pada 1978. Belakangan, Asis juga dilibatkan BPHN dalam proyek penelitian dan pengembangan hukum.

selengkapnya dapat dibaca pada : https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d4c47f88e8bc/leksikologi-dan-leksikografi--jejak-penulisan-kamus-hukum-di-indonesia

PELAYANAN

BANYUWANGI EVENT

LINK TERKAIT

KUNJUNGAN