DETIL BERITA

Tiga Manfaat dalam UU Ekonomi Kreatif

08-10-2019

Belum lama ini, Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif resmi disahkan menjadi UU. Sejumlah substansi dalam UU Ekonomi Kreatif mengatur beberapa kemudahan bagi para pelaku ekonomi kreatif sebagai ujung tombak usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal penting dari UU Ekonomi Kreatif ini memberi beberapa manfaat, antara lain soal pemberian insentif bagi pelaku ekonomi kreatif.

Manfaat tersebut diatur Pasal 22-24 UU Ekonomi Kreatif. Pertama, manfaat adanya pemberian insentif. Pihak yang memberikan insentif bagi pelaku ekonomi kreatif adalah pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Sementara insentif yang diberikan kepada pelaku ekonomi kreatif berupa fiskal dan/atau nonfiskal.

Dalam ketentuan umum definisi pelaku ekonomi kreatif disebutkan, “Pelaku ekonomi kreatif merupakan orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum, atau bukan berbadan hukum yang didirikan  berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif.”

Insentif fiskal merupakan dukungan fiskal bagi pelaku ekonomi kreatif melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan. Sementara insentif nonfiskal merupakan pemberian kemudahan untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif dalam bentuk fasilitas fisik maupun nonfisik.

“Bentuk insentif nonfiskal antara lain proses perizinan yang cepat, penyediaan lokasi lahan, pelayanan dan pemberian bantuan teknis,” demikian bunyi penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf b UU Ekonomi Kreatif ini

Secara teknis praktik pemberian insentif nantinya dituangkan dalam peraturan pemerintah sebagai aturan turunan dari UU Ekonomi Kreatif ini. Peraturan pemerintah nantinya digodok oleh pemerintah, khususnya oleh Kementerian Pariwisata.

Kedua, manfaat fasilitas kekayaan intelektual. Dalam UU Ekonomi Kreatif mengatur pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada pelaku ekonomi kreatif. Tak hanya itu, peran pemerintah dan/atau pemerintah daerah memasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif.

Dalam penjelasan frasa “memfasilitasi” disebutkan antara lain, bantuan berupa kemudahan; konsultasi dan pendampingan dalam proses pencatatan atas hak cipta; hak terkait; pendaftaran hak kekayaan industri kepada para pelaku ekonomi kreatif. Sementara soal pemberian fasilitas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, manfaat perlindungan hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah berupa kekayaan intelektual. Bagi mereka (pemerintah), pelaku ekonomi kreatif yang mengembangkan produk lokal di daerah masing-masing bakal mendapat perlindungan hukum atas hasil produknya.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan UU Ekonomi Kreatif ini berbasis pada masyarakat kreatif berkebudayaan lokal. Selain itu, aturan ini upaya menciptakan lapangan pekerjaan berlandaskan seni budaya, ekonomi lokal, dan pengarusutamaan ekonomi kreatif dalam rencana pembangunan.

“UU ini menjadi landasan hukum sekaligus panduan bagi pemerintah dan pemerintah daerah memberikan fasilitas dan perlindungan kegiatan ekonomi kreatif,” ujarnya beberapa waktu lalu di Komplek Gedung Parlemen.

Di sisi lain, ekonomi kreatif dilaksanakan berdasarkan rencana induk ekonomi kreatif yang disusun pemerintah dan pemerintah daerah. Rencana induk ekonomi kreatif menjadi bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan nasional atau atau daerah. Rencana induk ekonomi kreatif memuat beberapa hal yakni prinsip pengembangan ekonomi kreatif sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan; visi dan misi; tujuan; ruang lingkup dan arah kebijakan; sasaran; strategi para pemangku kepentingan.

Penyusunan rencana induk ekonomi kreatif disusun untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat ditinjau setiap 5 tahunan. Nantinya, pengembangan rencana ekonomi kreatif oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah bekerja sama dengan sejumlah entitas. Seperti, lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, dan/atau media, bahkan dengan dunia internasional.

Anggota Komisi X DPR periode 2014-2019 Reni Marlinawati menegaskan proses pengembangan ekonomi kreatif harus mengacu pada rencana induk ekonomi kreatif yang disusun pemerintah. Dia memperkirakan pengembangan ekonomi kreatif ini bakal menghasilkan devisa yang cukup besar. “Memang ini belum jadi andalan, tapi ke depan akan jadi ujung tombak devisa negara,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.

 

sumber : https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d95cab97af3b/tiga-manfaat-dalam-uu-ekonomi-kreatif

PELAYANAN

BANYUWANGI EVENT

LINK TERKAIT

KUNJUNGAN