DAFTAR BERITA
 |
21-04-2026 Wamen HAM tekankan pendidikan perempuan dalam momentum Hari Kartini Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto menekankan peringatan Hari Kartini harus menjadi kesempatan memperkuat pendidikan dan kesetaraan perempuan sebagai bagian dari p.... |
 |
17-04-2026 Yusril: Revolusi digital dan AI harus berpijak pada prinsip negara hukum Saat memberikan kuliah umum di Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Bali, Rabu (15/4), Yusril mengatakan revolusi digital dan AI tidak hanya berbicara soal kemajuan teknologi, tetapi juga menyang.... |
 |
15-04-2026 Menkum dorong sinergi dengan notaris perkuat kepastian hukum “Saya berharap ada sinergitas antara Kementerian Hukum bersama notaris karena notaris satu-satunya profesi yang diberi kewenangan mengakses sistem administrasi badan hukum di kementerian,&r.... |
 |
07-04-2026 BNN dan Lemhannas perkuat jejaring strategis cegah peredaran narkotika Penguatan dilakukan melalui penerimaan kunjungan peserta Program Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXIX Tahun 2026 dalam kegiatan Peninjauan Objek Penting (POP) di Jakar.... |
 |
02-04-2026 Dorong Efisiensi Energi, Menaker Imbau Perusahaan Terapkan WFH Sehari Seminggu Meski bersifat imbauan, ia menegaskan pelaksanaan WFH harus tetap mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing perusahaan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau.... |
 |
01-04-2026 BNN kerahkan 1.818 fasilitator perkuat upaya pencegahan narkoba Sekretaris Utama BNN RI Tantan Sulistyana mengatakan permasalahan narkoba masih menjadi ancaman serius dengan dampak multidimensi, yang terlihat dari hasil survei prevalensi nasional tahun 2025 m.... |
 |
24-03-2026 Kepala BNN RI dorong pendekatan berimbang penanganan narkotika Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mendorong pendekatan berimbang dalam penanganan narkotika. "Hal tersebut bisa dilakukan.... |
 |
17-03-2026 Pemerintah Siapkan Perpres AI Tanpa Sanksi, Prioritaskan Tata Kelola dan Kepercayaan Publik Kerangka hukum kecerdasan artifisial difokuskan pada prinsip etika dan akuntabilitas, sementara aspek penindakan tetap merujuk pada regulasi yang telah berlaku. Pemerintah Indonesia tengah memata.... |
 |
16-03-2026 KPK sebut pemda perlu perkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pemerintah daerah (pemda) perlu memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan lembag.... |
_.jpeg) |
11-03-2026 Kemenkum perkuat integrasi digital percepat layanan badan hukum sosial Ia menjelaskan sejak tahun 2025, Kemenkum telah menjalankan transformasi besar dalam pelayanan publik melalui digitalisasi layanan. Saat ini, ia mengungkapkan terdapat sekitar 160 jenis layanan y.... |