DAFTAR BERITA
 |
03-05-2017 Mengurai Pentingnya Perlindungan Terhadap Ekonomi Kreatif Pemerintah serius menangani persoalan ini. Keseriusan itu terlihat dari revisi UU yang erat kaitannya dengan Kekayaan Intelektual, dengan memperberat ancaman pidana terhadap pelakunya. http://www.... |
 |
03-05-2017 Inilah Aturan Tentang Cuti Bagi PNS Sesuai PP 11/2017 Cuti bagi PNS yang ditugaskan pada lembaga yang bukan bagian dari kementerian atau lembaga diberikan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan kecuali cuti di luar tanggungan negara. http://www.huk.... |
 |
19-04-2017 PP Baru Terbit, Pengadaan PNS Dilakukan Secara Nasional untuk Jamin Kualitas Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian..... |
 |
30-03-2017 Penting!! Begini Tahapan Membuat Struktur dan Skala Upah Menurut Aturan Terbaru Struktur dan skala upah wajib disusun pemberi kerja dan diberitahukan kepada seluruh pekerja. Ada tiga metode yang digunakan. Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan sejumlah peraturan pela.... |
 |
24-03-2017 Inpres Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Diteken, Begini Isinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27 Februari 2017 lalu, telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Guna meningkatkan produktivit.... |
 |
16-03-2017 Peraturan OJK Dinilai Bantu Turunkan Defisit Reasuransi Meski defisit, tapi diperkirakan tidak akan pernah sampai zero atau surplus lantaran modal reasuransi terbatas. "Sejak kita terbitkan POJK tahun 2015 mengenai kewajiban prioritaskan perusaha.... |
 |
15-03-2017 Banyak Jalan Menuju Legalitas Fatwa Fatwa pada dasarnya suatu pedoman penting yang menjawab suatu persoalan. Daya ikatnya makin kuat kalau sudah ditransformasi ke dalam hukum positif. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ternyata bu.... |
 |
12-01-2017 Bahasa Hukum: ‘Diskresi’ Pejabat Pemerintahan Ancaman pidana korupsi rupanya menjadi momok bagi banyak pejabat pemerintahan di Indonesia http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57b510afc8b68/bahasa-hukum--diskresi-pejabat-pemerintaha.... |
 |
12-01-2017 MK Tegaskan Seponering Wajib Perhatikan Saran Badan Negara Penafsiran Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan dibutuhkan supaya ada ukuran yang jelas dan ketat dalam penggunaan kewenangan seponering oleh Jaksa Agung. http://www.hukumonline.com/be.... |
 |
09-01-2017 Menkumham Janji Tindak Tegas PSK Asing di Indonesia JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berjanji terus merazia keberadaan tenaga kerja asing (TKA) ilegal yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK). Bahkan, Kemenkumham berja.... |