“Kita bicara tentang people. Kita sudah membuat suatu peta okupasi nasional dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada area fungsi keamanan siber. Ini bukan hanya BSSN yang bikin, tapi bersama stakeholder,” katanya.
Peta tersebut merinci kualifikasi SDM di tiga fase, sebelum, saat, dan setelah terjadinya insiden siber. Menurutnya, people yang nanti bergerak di bidang teknologi informasi harus punya kapasitas sesuai dengan standar.
Selain aspek SDM, teknologi juga menjadi tantangan tersendiri. Rachmad menyoroti mahalnya biaya teknologi dan ketergantungan Indonesia pada produk asing. Ketergantungan ini, menurutnya, membuat negara harus terus membayar lisensi, biaya perawatan, dan pengembangan.
“Teknologi itu sangat beragam. Tapi teknologi itu mahal sekali. Kita masih tergantung dengan teknologi-teknologi yang diproduksi oleh negara lain, yang akhirnya membebani anggaran kita,” ujarnya.
Di bidang proses, BSSN terlibat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang mencakup 22 hingga 24 rencana penguatan ruang siber.
“Rencana jangka panjang itu kita breakdown menjadi rencana lima tahunan, disesuaikan dengan kekuatan keuangan negara. Lalu dibagi lagi jadi rencana kerja tahunan. Targetnya, kondisi ruang siber kita ideal pada 2045,” papar dia.
Namun, ia optimis target tersebut dapat dipercepat. “Kalau bisa kita akselerasi 2030 sudah ideal, Alhamdulillah. Dan saya punya optimisme kalau kita kompak seperti ini, dalam waktu 5 tahun kita bisa akselerasi. Tapi satu, kita harus punya pedoman jangka panjang, jangka menengah, dan jangan bikin program sendiri-sendiri,” tambahnya.
Rachmad juga menggambarkan situasi ruang siber Indonesia saat ini yang semakin kompleks. Di satu sisi, ruang digital mendorong percepatan pembangunan dan kemajuan ekonomi, namun disisi lain juga menghadirkan potensi ancaman.
Namun dibalik potensi manfaat tersebut, ruang siber Indonesia juga menghadapi berbagai ancaman. BSSN, kata Rachmad, memiliki sistem pemantauan yang serupa dengan yang dimiliki oleh PANDI dan Komdigi. Ia menyampaikan perlunya kolaborasi agar fungsi tidak tumpang tindih.
“Saya baru bicara dengan PANDI, mereka bisa deteksi konten negatif. BSSN juga bisa. Komdigi juga bisa. Jadi, satu pekerjaan dikerjakan banyak institusi. Ini kita mau bersaing atau berkolaborasi?” ujarnya.
Sebagai solusi, ia mengusulkan pembentukan forum kerja sama lintas lembaga, mencontohkan model kerja kolaboratif di Amerika Serikat seperti National Cyber Investigative Joint Task Force (NCIJTF) dan Virtual Global Task Force (VGT).
“Di NCIJTF, agensi-agensi seperti FBI, DEA, dan US ICE bekerja bareng menangani cyber crime. Kalau kasus child exploitation, ditangani US ICE. Kalau terorisme atau fraud, itu FBI,” terangnya.
Indonesia sendiri, kata Rachmad, sudah menjadi bagian dari VGT bersama sejumlah negara seperti Kanada, Australia, Jepang, dan Italia. Keuntungan dari menjadi bagian ini, menurutnya, dapat informasi modus operandi baru, pelajaran dari kasus internasional, dan saling berbagi tips.
Ia juga mengusulkan pembentukan forum seperti National Cyber Forensic Training and Alliance (NCFTA) di Indonesia, dengan sistem kepemimpinan bergilir. “Dua tahun dipimpin BSSN, dua tahun swasta, begitu seterusnya. Seperti VGT, yang kepemimpinannya juga bergantian,” tambahnya.
Adapun kolaborasi nasional, kata dia, merupakan satu-satunya jalan untuk menjawab tantangan dan peluang di ruang digital.
“Ada yang bilang, if you want to go fast, you go alone, if you want to go far, you go together. Supaya pembangunan di ruang digital kita lebih terang, lebih terarah. Kalau kita jalan sendiri-sendiri, tidak akan sampai ke tujuan. Tapi kalau kita kolaborasi, saya yakin kita bisa sampai bahkan lebih cepat,” pungkasnya.
Hanifah Dwi Jayanti