DAFTAR ARTIKEL
 |
22-06-2026 Ketika Penjara Saja Tidak Cukup: Menguliti Sanksi Pencabutan Hak dalam KUHP Baru Pendahuluan Dalam praktik penegakan hukum pidana tradisional, sanksi perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara sering kali dianggap sebagai puncak sekaligus penyelesaian utama dari pemidanaan..... |
 |
19-06-2026 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa PENDAHULUAN Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tulisan di setiap tahap pembuatan peraturan perundang-undangan." meaningful participation) sehingga tercipta.... |
 |
08-06-2026 Integrasi Amanah dan Ihsan dalam Profesi Hukum Profesi di dunia peradilan baik sebagai hakim, panitera, jurusita, maupun aparatur sipil negara (ASN) lainnya, bukan sekadar sarana mencari penghidupan, melainkan tempat keadilan dipertaruhkan. D.... |
 |
20-05-2026 Perkosaan dan Kekerasan Seksual: Posisi Korban Ganda dalam Proses Hukum PENDAHULUAN Kasus perkosaan dan kekerasan seksual tidak hanya melahirkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban, tetapi juga menimbulkan fenomena yang dalam kajian viktimologi dikenal sebagai B.... |
 |
09-05-2026 Menjaga keadilan tetap bisa diakses semua kalangan Jakarta (ANTARA) - Persoalan hukum di tanah air kian kompleks. Akses keadilan bagi masyarakat kecil masih jauh dari harapan. Masalah-masalah tersebut menjadi tantangan besar yang perlu dihadapi a.... |
 |
01-05-2026 PISAH RUMAH SEBAGAI SYARAT PERCERAIAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN KDRT PENDAHULUAN Fondasi Filosofis Asas Mempersukar Perceraian Dalam praktiknya, Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemutus perkara, tetapi juga sebagai mekanisme penyaring..... |
 |
24-04-2026 Akses Keadilan Perempuan dalam Sistem Peradilan Indonesia Gagasan kesetaraan yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini telah bertransformasi menjadi isu kontemporer yang relevan dalam konteks akses keadilan bagi Perempuan. Berbagai kajian empiri.... |
 |
24-04-2026 Tantangan Hukum Administrasi Di Era AI Paradoks AI dalam layanan publik menuntut pembaruan hukum administrasi guna menjamin keadilan dan akuntabilitas di tengah isu "kotak hitam". (12/04/26) dari sudut lain membagi sepe.... |
 |
20-04-2026 Redefinisi asas kebebasan berkontrak diperlukan guna menjamin keadilan substantif dan melindungi pihak lemah di tengah disrupsi digital. Disrupsi teknologi informasi bergerak jauh lebih cepat daripada hadirnya regulasi. Di rimba digital yang serba instan, perikatan hukum tak lagi butuh tatap muka atau pertukaran dokumen fisi.... |
 |
01-04-2026 Refleksi Pendidikan dan Kejahatan dalam Praktik Peradilan PENDAHULUAN Data perkara pidana ungkap banyak terdakwa berpendidikan rendah, memicu refleksi hubungan pendidikan, faktor sosial, dan kecenderungan kejahatan. Dalam setiap perkara pidana yang dipe.... |