DETAIL BERITA
Kemendagri evaluasi peraturan kewilayahan untuk penguatan regulasi
"Perlu analisis dan evaluasi karena masih terdapat beberapa peraturan yang bersifat pengaturan," kata Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Aang Hakam Zuwaidi di Jakarta, Jumat.
Peraturan tersebut lanjut Aang, berupa tujuh Peraturan Pemerintah, empat Peraturan Presiden, dan 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Ia menambahkan, agenda lainnya yang menjadi fokus pembahasan adalah sembilan target penyelesaian rancangan peraturan menteri dalam negeri bidang administrasi kewilayahan tahun 2024.
Agenda ini dilaksanakan sebagai upaya Kementerian Dalam Negeri untuk terus membantu Presiden dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah.
Pewarta: Khaerul Izan