DETAIL BERITA
Transformasi Digital dan Kolaborasi Kunci Tata Kelola Pemerintahan Adaptif
Partisipasi publik menjadi fitur integral dari layanan digital yang ideal, sehingga tercipta paradigma pemerintahan yang bekerja bersama masyarakat.
Pemerintah terus mendorong transformasi digital dalam tata kelola negara sebagai upaya meningkatkan ketahanan dan kapasitas menghadapi krisis global serta tantangan lintas sektor. Kolaborasi menjadi salah satu cara dalam menghadapi berbagai tangan.
Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, menyampaikan negara-negara maju saat ini menempatkan modernisasi administrasi negara sebagai prioritas utama dalam reformasi birokrasi.
Berdasarkan data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), reformasi administrasi negara di banyak negara maju menitikberatkan pada pelayanan publik dan digitalisasi. Kemudian diikuti aspek keterbukaan dan transparansi. Semua ini bertujuan menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Transformasi tata kelola adalah bagian penting dari agenda besar transformasi Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045,” ujar Cahyono dalam Peluncuran dan Diseminasi White Paper Kemitraan Pemerintahan Terbuka Indonesia, Kamis (8/5/2025) lalu.
Dia menerangkan salah satu arah transformasi tersebut adalah membangun sistem regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Transformasi digital menurut Cahyono bukan sekadar penerapan teknologi, tetapi harus diarahkan pada kemudahan akses, inklusivitas, dan orientasi pada kebutuhan pengguna.
Ia mengingatkan tidak semua masyarakat memiliki akses perangkat digital. Karena itu, pemerintah tetap harus hadir secara langsung ke daerah terpencil melalui layanan langsung atau direct service. Partisipasi publik menjadi fitur integral dari layanan digital yang ideal.
Ke depan menurut Cahyono, paradigma pemerintahan harus bergeser dari ‘pemerintah yang mengatur masyarakat’ menjadi ‘pemerintah yang bekerja bersama masyarakat’. Baginya kolaborasi adalah kunci. Karenanya pemerintah tak dapat berjalan sendiri.
“Kami di KemenPANRB menggandeng banyak perguruan tinggi untuk menjadi pusat keunggulan dalam menyebarkan pengetahuan di daerah. Komunitas, sektor swasta, dan media juga punya peran vital dalam ekosistem transformasi digital,” ujarnya.
Deputi Direktur Kebijakan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional Bappenas, Maharani Putri S. Wibowo menyoroti tiga tantangan utama dalam pelaksanaan Open Government Indonesia (OGI). Menurutnya tiga tantangan tersebut merupakan sebuah inisiatif untuk mendorong pemerintah yang terbuka dan partisipatif untuk mewujudkan solusi inovatif bagi masyarakat.
Pertama, tantangan regulasi. Ia mendorong pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum pelaksanaan OGI. Termasuk integrasi prinsip keterbukaan ke dalam regulasi sektoral. Seperti pengadaan barang/jasa dan perencanaan pembangunan. Pembahasan sejumlah regulasi seperti RUU Keterbukaan Informasi, RUU Pelayanan Publik, dan RUU Administrasi Pemerintahan dinilai sebagai peluang strategis.
Kedua, partisipasi yang belum terlembaga secara sistematis. Pemerintah mendorong pelembagaan forum multi pihak di seluruh tingkatan pemerintahan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tiga menteri. Serta peningkatan kapasitas stakeholder melalui panduan teknis dan sosialisasi.
“Selain itu, peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan sangat penting, baik dari sisi pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil, melalui panduan teknis, sosialisasi, serta pendampingan intensif,” jelasnya.
Ketiga, sisi sumber daya. Menurutnya keterbatasan kapasitas di pusat dan daerah masih menjadi hambatan. Solusinya mencakup komitmen politik dari pimpinan, sinkronisasi dengan agenda pembangunan nasional dan daerah.
Kemudian skema pendanaan berkelanjutan, serta pembentukan dana abadi untuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Penguatan komunitas OGP lokal dan penyusunan insentif fiskal juga disebut sebagai langkah strategis. Setidaknya penguatan jaringan di tingkat lokal menjadi penting karena bisa menjadi kekuatan kolektif dalam mendorong reformasi.
“Bahkan, perlu disusun sistem insentif fiskal bagi kementerian/lembaga atau daerah yang menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan keterbukaan pemerintahan,” pungkasnya.
Willa Wahyuni