Pendahuluan

Gagasan kesetaraan yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini telah bertransformasi menjadi isu kontemporer yang relevan dalam konteks akses keadilan bagi Perempuan. 

Dalam sistem hukum modern, perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak hanya berinteraksi dengan norma-norma yuridis, melainkan juga dengan struktur sosial yang cenderung mereproduksi ketimpangan serta bias gender secara sistemik. 

Berbagai kajian empiris sebagaimana salah satu penelitian yang dinyatakan oleh Sasana (2023), perempuan yang berhadapan dengan hukum masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses keadilan meskipun perangkat hukum telah tersedia. 

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas implementasinya di lapangan.

Dalam Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan, Syahla Ailani Pratama dan Syihabuddin menegaskan bahwa “perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum perlu memperhatikan posisi perempuan serta menggunakan pendekatan keadilan restoratif” (Pratama & Syihabuddin, 2024). Pendekatan ini menegaskan, keadilan tidak cukup dipahami secara prosedural, tetapi harus mempertimbangkan pengalaman, kerentanan, maupun kebutuhan pemulihan perempuan. 

Perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia, dapat diklasifikasikan ke dalam dua ranah utama, yaitu pidana dan perdata, yang masing-masing memiliki karakteristik serta orientasi perlindungan yang tidak sama. 

Pada ranah pidana, perempuan umumnya berada dalam posisi sebagai korban maupun pelaku, sehingga memerlukan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan sekaligus jaminan atas perlakuan yang adil dalam proses peradilan. 

Sedangkan, dalam ranah perdata, terutama dalam lingkungan Peradilan Agama, perempuan lebih sering dihadapkan pada upaya pemulihan hak-hak keperdataan setelah perceraian, yang mencakup aspek ekonomi serta tanggung jawab pengasuhan anak.

Dari penjabaran diatas, maka pertanyaan krusial yang muncul adalah apakah perlindungan hukum terhadap perempuan telah optimal dalam praktik, atau masih berada pada tataran normatif. 

Hal ini menjadi penting mengingat kemajuan regulasi tidak selalu diikuti oleh efektivitas implementasi, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan antara law in books dan law in action.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menunjukkan komitmen progresif melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, yang menegaskan prinsip non diskriminasi, kesetaraan di hadapan hukum, serta pentingnya keadilan substantif. Regulasi ini menjadi fondasi penting dalam mendorong terwujudnya peradilan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan.

Sejalan dengan itu, pendekatan restorative justice sebagaimana dikemukakan oleh Syahla Ailani Pratama dan Syihabuddin menekankan, perlindungan terhadap perempuan perlu mempertimbangkan pengalaman dan posisi konkret perempuan dalam proses peradilan (Pratama & Syihabuddin, 2024). 

Pendekatan ini memperkuat arah kebijakan peradilan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan yang lebih substantif.

Dengan demikian, tantangan ke depan terletak pada penguatan implementasi dan konsistensi penerapan nilai-nilai tersebut dalam praktik peradilan. 

Optimalisasi perlindungan hukum terhadap perempuan memerlukan dukungan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan sensitivitas gender, serta komitmen bersama untuk memastikan bahwa keadilan substantif benar-benar terwujud dalam setiap proses dan putusan pengadilan.

Kerangka Normatif Perlindungan Perempuan

Dalam sistem hukum Indonesia, perempuan yang berhadapan dengan hukum mencakup berbagai posisi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, yaitu sebagai pelaku, korban, saksi, maupun pihak dalam suatu perkara. 

Pengakuan normatif ini menunjukkan adanya kesadaran, perempuan memerlukan pendekatan perlindungan yang berbeda sesuai dengan posisinya. Regulasi ini tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memberikan pedoman konkret bagi hakim untuk menghindari stereotip gender dan memastikan perlakuan yang adil bagi perempuan.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Surat Keputusan Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 telah memperkuat perlindungan perempuan dalam perkara perdata, khususnya perceraian, dengan mewajibkan pencantuman hak-hak perempuan dan anak dalam setiap gugatan.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan, Mahkamah Agung tidak hanya membangun kerangka normatif, tetapi juga mendorong transformasi praktik peradilan. Kerangka perlindungan ini diperkuat oleh instrumen internasional seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, serta berbagai regulasi nasional lainnya.

Perlindungan Perempuan Dalam Ranah Pidana dan Perdata

Sistem peradilan di Indonesia mengenai perlindungan hukum terhadap Perempuan berhadap dengan hukum, tidak hanya ditopang oleh satu instrumen semata, melainkan oleh konstruksi regulasi yang bersifat berlapis, baik dalam ranah pidana maupun perdata. 

Berbagai regulasi telah menunjukkan adanya komitmen negara dalam menghadirkan keadilan yang berperspektif gender.

Pada ranah pidana, Syahla Ailani Pratama dan Syihabuddin dalam Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan mengemukakan, perlindungan hukum terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum harus dikonstruksikan secara diferensiatif berdasarkan posisi hukumnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, dengan menempatkan pendekatan restorative justice sebagai landasan utama.

Dalam hal perempuan berposisi sebagai pelaku, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak norma, tetapi juga sebagai penafsir nilai keadilan yang hidup di masyarakat. 

Oleh karena itu, hakim wajib menilai fakta-fakta hukum melalui pendekatan keadilan restoratif dengan mempertimbangkan dimensi sosial, kearifan lokal, serta prinsip kesetaraan gender. 

Putusan yang dihasilkan tidak semata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga harus mencerminkan keadilan substantif yang kontekstual.

Sebaliknya, apabila perempuan berposisi sebagai korban, pendekatan yang digunakan harus lebih komprehensif dengan menempatkan pengalaman korban sebagai pusat pertimbangan. 

Hakim dalam hal ini tidak hanya mempertimbangkan fakta hukum secara formal, tetapi juga dampak jangka panjang yang ditimbulkan akibat tindak pidana, termasuk aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. 

Pertimbangan terhadap kerugian yang dialami korban serta kebutuhan pemulihan menjadi bagian integral dalam proses pengambilan putusan.

Hakim memiliki kewajiban afirmatif untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban, termasuk memberikan informasi mengenai hak atas restitusi dan kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHAP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Selain itu, pengadilan juga dituntut untuk menghadirkan mekanisme dukungan pemulihan melalui penyediaan tenaga profesional, seperti pekerja sosial, dengan berkoordinasi bersama instansi terkait.

Penguatan pendekatan tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, khususnya Pasal 5, yang secara eksplisit melarang hakim untuk menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, maupun mengintimidasi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, hakim dilarang membenarkan praktik diskriminatif dengan dalih budaya, adat, atau penafsiran yang bias gender. 

Norma ini juga menegaskan, latar belakang seksual korban tidak dapat dijadikan dasar untuk meringankan atau membebaskan pelaku, serta melarang segala bentuk pernyataan yang mengandung stereotip gender.

Sementara itu, dalam ranah perdata, khususnya di lingkungan peradilan agama, perlindungan terhadap perempuan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, serta kebijakan teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, seperti Surat Keputusan Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021. 

Regulasi ini secara normatif telah mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian, termasuk mut’ah, nafkah iddah, dan hak-hak anak.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian tidak dapat berhenti pada tataran normatif, tetapi harus diwujudkan melalui mekanisme implementatif yang efektif dan berkelanjutan. 

Secara normatif, kerangka hukum seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan landasan yang kuat. 

Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada akses terhadap keadilan dan keberpihakan substantif lembaga peradilan. 

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan perlindungan terhadap kelompok rentan (mustaḍ‘afīn), di mana instrumen seperti mut’ah, nafkah iddah, dan pelunasan mahar berfungsi sebagai mekanisme pemulihan etis dan sosiologis bagi perempuan, sementara pemenuhan hak anak merupakan kewajiban imperatif yang sejalan dengan prinsip ḥifẓ al-nasl.

Pengadilan berkewajiban menjamin akses informasi yang memadai terkait hak-hak pasca perceraian, khususnya bagi perempuan, melalui berbagai media sebagai upaya meningkatkan literasi hukum. 

Penguatan ini ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang mewajibkan hakim mengedepankan asas non diskriminasi, menjamin akses keadilan, mempertimbangkan perspektif kesetaraan gender, serta menghindari segala bentuk stereotip dan perlakuan yang merendahkan perempuan dalam proses peradilan.

Penutup

Kerangka regulasi di Indonesia, baik pidana maupun perdata, telah berkembang secara progresif dalam mengakomodasi dan melindungi hak-hak perempuan.

Berbagai instrumen hukum, termasuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, menunjukkan adanya penguatan perspektif keadilan gender dalam sistem peradilan. 

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berperan strategis dalam membangun fondasi normatif yang responsif terhadap kebutuhan dan kerentanan perempuan.

Namun, keberhasilan perlindungan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, melainkan oleh konsistensi implementasi dan internalisasi nilai-nilai keadilan substantif dalam praktik peradilan. 

Oleh karena itu, penguatan komitmen seluruh aparat penegak hukum menjadi kunci agar perlindungan terhadap perempuan tidak berhenti sebagai norma, tetapi benar-benar terwujud sebagai keadilan yang hidup dan dirasakan.