Profil Perpustakaan Berita Kegiatan Artikel Galeri Lokasi Kontak Kami
Bagian Hukum
BERITA
Mendagri dukung rumah layak huni untuk peningkatan kualitas hidup (21/01) Hal itu disampaikan Tito saat meninjau lokasi permukiman tidak layak huni di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin. "Memang har... |
BNN minta pemda manfaatkan IBM dorong penyalahguna jalani rehabilitasi (20/01) Jakarta (ANTARA) - Badan Narkotika Nasional (BNN) meminta pemerintah daerah (pemda) memanfaatkan program Intervensi Berbasis Masyarakat (... |
Kemendagri dorong pemda terapkan ETPD guna tingkatkan PAD (20/01) Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Hendriwan mengatakan upaya ini diharapkan mampu mendorong... |
Pelaporan LHKPN Kabinet Merah Putih capai 81 persen (17/01) Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ang... |
WamenPANRB: Kemenimipas canangkan ZI sebagai langkah berantas korupsi_.jpg) (15/01) Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto menilai komitmen Kementeri... |
KEGIATAN
Kunjungan Studi Pengelolaan JDIH ke Kementerian Tenaga Kerja RI (27/12) Kunjungan Studi Pengelolaan JDIH ke Kementerian Tenaga Kerja RI |
Kunjungan studi banding Bagian Hukum Setda Kabupaten Lumajang (24/12) Kunjungan studi banding Bagian Hukum Setda Kabupaten Lumajang ke JDIH Kabupaten Banyuwangi |
Rapat Koordinasi Pengelolaan JDIH ke BPHN Kementerian Hukum RI (16/12) Tim Pengelola JDIH Kabupaten Banyuwangi melaksanakan Rapat Koordinasi Pengelolaan JDIH ke BPHN Kementerian Hukum RI |
Rapat Koordinasi dan Desk Pelaporan E-Reporting Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) (12/12) Rapat Koordinasi dan Desk Pelaporan E-Reporting Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 |
Studi Banding Pengelola JDIH Kabupaten Ngawi (03/12) Studi Banding Pengelola JDIH Kabupaten Ngawi ke JDIH Kabupaten Banyuwangi |
PRODUK HUKUM TERBARU
SK Bupati Nomor  0857 Tahun 2025Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/857/kep/429.011/2024 Tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi |
| SK Bupati Nomor 0007 Tahun 2025 Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/7/kep/429.011/2025 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2025 |
| Perbup Nomor 81 Tahun 2024 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penata Usahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi |
| Perbup Nomor 80 Tahun 2024 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi |
| Perda Nomor 08 Tahun 2024 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 |
| Perda Nomor 07 Tahun 2024 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular |
PERDA
| 08 Tahun 2024 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendap... |
| 07 Tahun 2024 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penanggulangan Penyakit M... |
| 06 Tahun 2024 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangk... |
| 04 Tahun 2024 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pengarustamaan Gender |
| 03 Tahun 2024 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan... |
PERBUP
| 81 Tahun 2024 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bu... |
| 80 Tahun 2024 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pe... |
| 79 Tahun 2024 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Bentuk Sinergi Pemu... |
| 78 Tahun 2024 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ba... |
| 77 Tahun 2024 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 77 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Nama Rupab... |
KEPUTUSAN BUPATI
| 0857 Tahun 2025 Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/857/kep/429.011/2024 Tentang Penghapusan Secara Ber... |
| 0007 Tahun 2025 Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/7/kep/429.011/2025 Tentang Penetapan Perpanjangan S... |
| 0006 Tahun 2025 Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/6/kep/429.011/2025 Tentang Penetapan Paket Strategi... |
| 0003 Tahun 2025 Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/3/kep/429.011/2025 Tentang Pembentukan Tim Koordina... |
| 0869 Tahun 2024 Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/869/kep/429.011/2024 Tentang Tim Pengelola Inovasi... |
INSTRUKSI BUPATI
| 188/01/Inst/429.011/2022 Tahun 2022 Penggunaan Aplikasi Sikawan Kabupaten Banyuwangi |
| 441.7/1619/429.114/2018 Tahun 2018 Gerakan Masyarakat Hidup Sehat |
| 555/4227/429.110/2012 Tahun 2012 Optimalisasi Pemanfaatan Website Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Www.banyuwangikab.go.id |
| 188/2/Inst/429.011/2012 Tahun 2012 Pelaksanaan Program Inovasi Bidang Kesehatan Program Keluarga Sadar Gizi Anak Tumbuh Optim... |
| 0001 Tahun 2010 Migrasi Dan Penggunaan Free Open Source Software (foss) Yang Berlisensi Bebas Dan Legal Di... |
KEGIATAN UNIT SABER PUNGLI
GALERI SABER PUNGLI
REGULASI
INTELIJEN
PENCEGAHAN
PENINDAKAN
YUSTISI
PENGADUAN ONLINE PUNGLI
PELAYANAN BANTUAN HUKUM
KONSULTASI PERMOHONAN BANTUAN HUKUM
DAFTAR LEMBAGA BANTUAN HUKUM
Pengertian
Sistem aplikasi peranserta masyarakat adalah sistem aplikasi yang disediakan bagi masyarakat dalam untuk mempublikasikan hasil karya tulisnya di bidang Hukum dalam bentuk Opini, Berita, Artikel dan Penelitian Hukum disertai dengan dasar hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara mandiri berbasis IT.
Persyaratan
Karya tulis merupakan karya penulis original (Bukan Plagiat), tema penulisan tentang hukum, disusun minimal 300 (tiga ratus) kata dan memuat dasar hukum berupa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mengutip setidaknya 3 (tiga) referensi. Setelah terpilih, tulisan Anda akan memiliki kesempatan untuk dipublikasikan pada website https://jdih.banyuwangikab.go.id karya tulis dapat ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tergantung pada karya yang ingin Anda publikasikan. Pengelola JDIH kami akan melakukan proses peninjauan/verifikasi untuk memilih karya tulis yang memenuhi syarat untuk dipublikasikan di website JDIH Banyuwangi. Karya tulis yang potensial namun kurang memenuhi persyaratan akan kami koordinasikan lebih lanjut untuk ditinjau/direvisi agar sempurna untuk dipublikasikan. Menu E-Konsultasi Publik Produk Hukum Daerah, masyarakat bisa menyalurkan kritik saran dan aspirasinya terkait semua produk hukum daerah.
KEORGANISASIAN
PELAYANAN
ANGGOTA JDIH
DAFTAR ANGGOTA JDIH SE-KABUPATEN BANYUWANGI
LINK TERKAIT
PROFIL JDIH BANYUWANGI
BANYUWANGI EVENT
SOSIAL MEDIA
KUNJUNGAN
FANSPAGE FACEBOOK
VIDEO
EMONEVA
