Bahasa Indonesia
Bahasa InggrisDAFTAR ARTIKEL
 |
19-11-2019 Pemerintah Gagas Penghapusan IMB dan AMDAL oleh Moh. Dani Pratama Huzaini Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melempar wacana untuk menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisi.... Di lihat :173 |
 |
10-10-2019 KONSEP HAK ASASI MANUSIA YANG DIGUNAKAN DI INDONESIA Oleh : Phalita Gatra, S.H. (Legal Analyst pada Divisi Hukum Online English) Aliran HAM yang ada di Indonesia terdiri dari aliran Individual.... Di lihat :518 |
 |
10-10-2019 ATURAN TENTANG PENGGOLONGAN NARKOTIKA DI INDONESIA Oleh : Abi Jam'an Kurnia,S.H (Sarjana Hukum Universitas Indonesia Program Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi) Definisi dari narkotika dalam Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 T.... Di lihat :8408 |
 |
10-10-2019 PENCANTUMAN DASAR HUKUM DALAM PERANCANGAN PERATURAN DESA Oleh : Arasy Pradana A. Azis (Magister Hukum Universitas Indonesia, Hukum dan Kehidupan Kenegaraan) Peraturan Desa Sebagaimana diatur dalamUU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan desa adalah p.... Di lihat :748 |
 |
27-03-2018 HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA Oleh : Dr. Fajar Laksono Suroso Pemda (provinsi, kabupaten, kota), gubernur, bupati, atau walikota merupakan salah satu pihak yang potensial bersengketa, baik sebagai Pemohon atau Termohon (Pasal.... Di lihat :391 |
 |
20-03-2018 SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA BERDASARKAN UUD NRI TAHUN 1945 Oleh : Prof. Dr. Bintan R.Saragih, SH Konstitusi kita telah mengalami perubahan (amandemen), dimana lembagalembaga negara lebih dulu diuraikan, baru kemudian sistem pemerinta.... Di lihat :2067 |
 |
15-03-2018 JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM UUD NRI 1945 Oleh : Prof. Dr. Judhariksawan, SH, MH Hak Asasi Manusia (Human Rights) adalah "seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha.... Di lihat :454 |
 |
12-09-2017 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RESPONSIF-ASPIRATIF DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (Sebuah Kontemplasi Terhadap Upaya Mewujudkan Peraturan Daerah Yang Implementatif) Oleh: Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom.... Di lihat :169 |
 |
30-08-2017 Politik Hukum Nasional dalam Pembentukan Undang-Undang yang mengatur Daerah pada Prolegnas 2014-2019 Oleh: H. Totok Daryanto, S Prolegnas merupakan bentuk nyata dari politik hukum nasional. Politik hukum nasional ialah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan.... Di lihat :82 |
 |
31-07-2017 PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KEAMANAN INFORMASI Oleh : Dendy Eka P. Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur Teknologi Informasi merupakan ele.... Di lihat :530 |
