DETIL BERITA

Ini Potensi Pelanggaran Persaingan Usaha di Era Digital

20-01-2021

Ini Potensi Pelanggaran Persaingan Usaha di Era Digital

Oleh Fitri Novia Heriani

 

Pelanggaran persaingan usaha yang sehat selalu berpotensi muncul pada struktur pasar, termasuk pasar digital. Saat ini, pasar digital hadir memberikan kemudahan bagi konsumen dan berkembang cukup pesat di Indonesia.

 

Menurut Ketua Umum Indonesian Competition Lawyers Association (ICLA), Asep Ridwan, platform digital tidak hanya memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, tetapi juga mempunyai kendali signifikan atas data konsumen. Hal ini banyak sekali menimbulkan tantangan. Tidak hanya tantangan terkait perlindungan data pribadi, tetapi juga persaingan usaha.

 

Meningkatnya keunggulan ekonomi digital telah menarik perhatian pemerintah dan otoritas persaingan karena persaingan di pasar digital sangat berbeda dengan persaingan di pasar tradisional (offline market). Pasar digital sering menyertakan beberapa fitur utama (seperti model bisnis berbasis platform, pasar multi-sided, network effect) yang membuat masalah persaingan usaha menjadi semakin kompleks.

 

Maka penentuan pasar bersangkutan merupakan proses penting sebelum melakukan analisis hukum persaingan. Pasar bersangkutan berkaitan dengan jangkauan/daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang/jasa yang sama/sejenis/substitusi. Era digital memberikan tantangan baru terhadap proses pendefinisian pasar bersangkutan.

 

Otoritas dihadapkan dengan perilaku konsumen yang baru, pasar multi-sided dimana ia menawarkan layanan gratis untuk memaksimalkan pengumpulan data milik pengguna disatu pasar, kemudian ia monetisasi di pasar lain seperti pasar periklanan, dan perusahaan teknologi kecil yang memiliki akses/penguasaan terhadap jumlah data yang besar.

 

“Di era digital, pertama definisi pelaku usaha harus diperluas, sekarang dalam UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masih agak sempit. Mendefinisikan pasar bersangkutan tidak hanya mempertimbangkan monetary transaction, tetapi juga data flows yang terjadi,” kata Asep dalam Webinar Hukumonline “Persaingan Usaha Ekonomi Digital: Peluang dan Tantangan Investasi di Indonesia”, Selasa (20/1).

 

Asep menyebut bahwa otoritas persaingan mulai menggunakan kriteria tambahan dalam menentukan pasar bersangkutan di sektor digital. Contoh, Jerman telah merevisi UU persaingannya tahun 2017 untuk dapat menangkap fitur baru ekonomi digital menjadikan produk/layanan gratis yang disediakan platform sebagai satu pasar.

 

Selain itu,beberapa pelanggaran persaingan usaha berpotensi terjadi di era digital. Pertama, potensi penyalahgunaan posisi dominan. Asep mengatakan bahwa dalam kondisi dominan, pelaku usaha diasumsikan memiliki market power yang cukup signifikan. Akses dan penguasaan terhadap data konsumen memiliki peranan besar dalam memberikan market power kepada Platform Digital.

 

Market power yang dimiliki Platform Digital semakin besar dengan adanya pengembangan bisnis secara vertikal ke pasar hulu dan hilir. Pengembangan bisnis ini meningkatkan kapasitas Platform Digital untuk mengumpulkan lebih banyak data, meningkatkan daya saing, serta menjadi pemilik toko online sekaligus pengguna aplikasi.

“Sehinggsa posisi dominan yang dimiliki oleh Platform Digital berpotensi disalahgunakan, contoh melalui diskriminasi terhadap pesaing ditingkat retail, perjanjian eksklusif dengan konsumen, kebijakan jual rugi, yang dapat mengakibatkan pesaing di pasar hulur/hilir tidak dapat bersaing sehingga   keluar dari pasar,” jelasnya.

 

Beberapa bentuk penyalahgunaan posisi dominan dalam platform digital adalah refusal to deal, predatory pricing, exclusivedDealing & loyalty discount, Tying and Bundling.

 

Kedua, potensi kartel atau kesepakatan. Munculnya Digital Platform mengakibatkan harga antar pesaing di pasar menjadi transparan. Data dan algoritma memungkinkan pelaku usaha untuk memprediksi tren pasar, memetakan konsumen, dan menyesuaikan strategi harganya.

 

Tantangan muncul ketika membedakan antara reaksi independent satu pelaku usaha untuk memaksimalkan keuntungan; atau praktik yang dihasilkan dari kesepakatan dengan pesaing. Penenentuan harga dengan algoritma dapat memfasilitasi kolusi diantara pelaku usaha mengingat mudahnya melakukan pemantauan (karena harga transparan) dan memberikan hukuman terhadap pelaku usaha yang menyimpang dari kesepakatan.

 

Ketiga, pengendalian merger, akuisisi, dan konsolidasi (merger). Merger yang memenuhi kriteria tertentu saja yang wajib dilaporkan kepada otoritas persaingan. Namyn umumnya kriterianya tidak mencakup nilai data yang dikendalikan oleh para pihak yang melakukan Merger.

 

Akibatnya, beberapa transaksi Merger menjadi tidak wajib notifikasi karena tidak memenuhi kriteria, meskipun data yang dikuasai para pihak yang melakukan Merger memiliki nilai yang tinggi. Disisi lain, terdapat istilah “killer acquisition” dimana banyak perusahan digital besar berinvestasi/mengambilalih perusahaan kecil/baru karena menilai perusahaan tersebut berpotensi menjadi pesaing ke depan.

 

“Dalam menganalisis Merger yang dilakukan oleh perusahaan digital incumbent, rediksi terhadap perkembangan perusahaan target yang akan diambilalih menjadi sangat penting. Analisis dampak yang diakibatkan oleh sifat multi sisi (multisided) perusahaan digital perlu dilakukan (tidak hanya mencakup dampak terhadap konsumen tetapi juga pasar disisi lain).

 

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Anna Maria Tri Anggraini, menyampaikan bahwa era digital merubah bisnis model per sektor. Setidaknya terdapat tiga hal dasar transaksi bisnis yang berubah di era digital yakni transaksi barang, transaksi informasi dan transaksi finance.

 

Selain itu, dalam era digital, pengembangan kekuatan pasar dilakukan melalui network effect, penerapan teknologi informasi, dapat terjadi di lintas sektor/industri, adanya two sided market, dan dapat terjadi lintas batas negara (cross border).

 

Di era ini, Anna menyebut bahwa semua stakeholders menghadapi perubahan model bisnis dengan digital serta dinamikanya. Maka pelaku usaha perlu memahami kecenderungan perilaku yang mengarah anti persaingan. “Perlu jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi dan bertransaksi (menggunakan platform digital) dengan pembentukan regulasi/kebijakan terkait,” katanya pada acara yang sama.

 

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Riyatno menambahkan bahwa pemerintah berupaya untuk mendorong penggunaan teknologi digital untuk UMKM. Dengan teknologi digital, banyak keuntungan yang bisa diperoleh oleh UMKM.

 

Beberapa keuntungan dimaksud adalah menjangkau pasar yang luas. Semua orang di seluruh Indonesia bahkan dunia dapat mengakses produk dari UMKM tersebut, memangkas biaya karena bisnis online dapat memangkas banyak jenis pengeluaran seperti sewa tempat dan lainnya, tidak harus ada lokasi karena transaksi dilakukan secara digital, maka UMKM bebas untuk menentukan lokasi bisnis, potensi pendapatan tidak terbatas,

 

“Melalui bisnis online, pendapatan tidak ditentukan oleh seberapa lama pengusaha bekerja setiap hari. Kenaikan pendapatan bisa hingga 80%, satu setengah kali lebih mungkin untuk meningkatkan kesempatan kerja, 17 Kali lebih mungkin untuk menjadi inovatif, dan UKM menjadi lebih kompetitif secara internasional,” pungkasnya.

 

Sumber : hukumonline.com

KEORGANISASIAN

PELAYANAN

LINK TERKAIT

SOSIAL MEDIA

KUNJUNGAN