DAFTAR ARTIKEL
 |
29-05-2020 Kebijakan New Normal Harus Dipersiapkan Secara Matang Kebijakan New Normal Harus Dipersiapkan Secara Matang oleh : Rofiq Hidayat Belum mempertimbangkan masih tingginya kurva jumlah kasus positif Covid-19, hingga saat ini belum ada tanda-tanda penuru.... |
 |
06-05-2020 Bagaimana cara menilai bahwa tanda tangan elektronik itu palsu Bagaimana cara menilai bahwa tanda tangan elektronik itu palsu? Adakah teknologi yang bisa menilai keabsahan tanda tangan elektronik? Apa badan yang berwenang untuk memeriksa itu? Sebenarnya baga.... |
 |
06-05-2020 Dosen-Dosen Hukum Tata Negara Bicara tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dosen-Dosen Hukum Tata Negara Bicara tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Oleh Aji Prasetyo Kriteria yang jelas dan detil akan membantu daerah mengajukan permohonan penetapan PSBB. Pre.... |
 |
23-01-2020 Perempuan dan Pendidikan Hukum Saat Ide Pembaharuan Hukum Acara Perdata Diangkat dalam Orasi Prof Efa Laela Fakhriah Oleh Moh. Dani Pratama Huzaini Terdapat beberapa peraturan yang merupakan ketentuan hukum mater.... |
 |
19-11-2019 Pemerintah Gagas Penghapusan IMB dan AMDAL oleh Moh. Dani Pratama Huzaini Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melempar wacana untuk menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisi.... |
 |
10-10-2019 KONSEP HAK ASASI MANUSIA YANG DIGUNAKAN DI INDONESIA Oleh : Phalita Gatra, S.H. (Legal Analyst pada Divisi Hukum Online English) Aliran HAM yang ada di Indonesia terdiri dari aliran Individual.... |
 |
10-10-2019 ATURAN TENTANG PENGGOLONGAN NARKOTIKA DI INDONESIA Oleh : Abi Jam'an Kurnia,S.H (Sarjana Hukum Universitas Indonesia Program Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi) Definisi dari narkotika dalam Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 T.... |
 |
10-10-2019 PENCANTUMAN DASAR HUKUM DALAM PERANCANGAN PERATURAN DESA Oleh : Arasy Pradana A. Azis (Magister Hukum Universitas Indonesia, Hukum dan Kehidupan Kenegaraan) Peraturan Desa Sebagaimana diatur dalamUU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan desa adalah p.... |
 |
27-03-2018 HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA Oleh : Dr. Fajar Laksono Suroso Pemda (provinsi, kabupaten, kota), gubernur, bupati, atau walikota merupakan salah satu pihak yang potensial bersengketa, baik sebagai Pemohon atau Termohon (Pasal.... |
 |
20-03-2018 SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA BERDASARKAN UUD NRI TAHUN 1945 Oleh : Prof. Dr. Bintan R.Saragih, SH Konstitusi kita telah mengalami perubahan (amandemen), dimana lembagalembaga negara lebih dulu diuraikan, baru kemudian sistem pemerinta.... |