DAFTAR BERITA
 |
09-07-2025 BNN catat pecandu narkoba di Indonesia capai 3,3 juta jiwa Garut (ANTARA) - Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat jumlah pecandu narkoba di Indonesia telah mencapai 3,3 juta jiwa. Kepala BNN Komjen Pol. Marthinus Hukom menilai angka tersebut bukan seka.... |
 |
05-07-2025 Kemenko perkuat tata kelola pemerintahan lewat pendekatan berbasis HAM Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat tata kelola pemerintahan bidang hukum.... |
 |
05-07-2025 Menavigasi Penegakan Hukum Kejahatan Siber dalam Dunia Digital Pemerintah perlu meningkatkan anggaran untuk penguatan infrastruktur digital serta mendorong kampanye edukasi publik agar masyarakat lebih waspada terhadap ancaman kejahatan siber. Dengan langkah.... |
 |
02-07-2025 Kemenpora ajak seluruh pemuda jadi pelopor gerakan anti-narkoba ''Terdapat sekitar 1,7 persen dari total penduduk Indonesia dengan usia 15-64 tahun atau sekitar 3,3 juta orang merupakan pengguna narkoba, yang lebih banyak terdapat pada rentang usia 15.... |
 |
20-06-2025 Wamenkum tegaskan pentingnya kepekaan ASN terhadap keberagaman Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan pentingnya kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap adil, inklusif, dan peka terhadap keberagam.... |
 |
16-06-2025 Capaian Desk Pemberantasan Narkoba |
 |
14-06-2025 Khofifah harap paralegal bantu penyelesaian kasus inses di masyarakat "Tidak mudah bagi anggota keluarga untuk mencari solusi bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan inses ini. Kami berharap bahwa Muslimat yang ada di lini paling bawah, di desa-desa, bahka.... |
 |
13-06-2025 Pentingnya Etika dan Kepekaan Sosial dalam Profesi Hukum di Era AI Profesi pengacara perusahaan menghadapi tantangan yang kian kompleks di tengah disrupsi digital dan kemajuan teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence (AI). Namun nilai-nilai dasar sepe.... |
 |
12-06-2025 Pengadaan Barang dan Jasa Layaknya Diatur UU, Bukan Perpres Pemerintah telah menerbitkanPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan KeduaPeraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Beleid yang diunda.... |
 |
05-06-2025 Efisiensi Anggaran Berdampak Pada Akses Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Kebijakan efisiensi kabinet merah putih prabowo tidak hanya mengurangi belanja kementerian dan lembaga, namun juga memangkas akses bantuan hukum masyarakat miskin. Berdasarkan Pasal 16 Kepal.... |