DAFTAR BERITA
 |
01-09-2025 Lemahnya Independensi Peradilan jadi Ancaman Serius bagi Demokrasi Indonesia Perlunya kajian mendalam mengenai perilaku hakim serta mekanisme yang melemahkan integritas lembaga peradilan. Kecenderungan melemahnya demokrasi dan independensi peradilan menjadi sorotan utama.... |
 |
01-09-2025 Prabowo Janjikan Dana Transfer Daerah Besar ke Pemda, Kepala Daerah Diminta Efisiensi Sekitar 80 persen bupati yang menjabat saat ini adalah pejabat baru di tingkat daerah. Karena itu, ia mendorong para kepala daerah untuk aktif belajar, termasuk berkonsultasi dengan Kementerian D.... |
 |
01-09-2025 RUU Pekerja Gig Disahkan jadi UU, Payung Hukum Perlindungan bagi 1,2 Juta Orang Sebanyak 1,2 juta pekerja gig mendapatkan kesejahteraan melalui pengesahan RUU Pekerja Gig 2025. Malaysia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Gig 2025 menjadi UU. Regulasi ini.... |
 |
29-08-2025 Modernisasi Sistem Hukum Mendesak di Era Perubahan Sosial dan Teknologi Memastikan sistem hukum lebih efektif, efisien, transparan, dan adaptif. Sistem hukum Indonesia dinilai tertinggal jauh dari derasnya arus perubahan sosial dan teknologi. Di saat modus kejahatan.... |
 |
29-08-2025 Memperkuat keamanan siber Indonesia Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berupaya memperkuat keamanan siber di Indonesia guna mengantisipasi berbagai bentuk gangguan terhadap sektor penting, seperti pemerintahan. |
 |
25-08-2025 Tiga Pemkab Ini Pastikan Tidak Naikkan Tarif PBB-P2 Tahun 2025 Ketiganya adalah Kabupaten Malang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Banyuwangi. Tiga pemerintah kabupaten, yakni Kabupaten Malang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Banyuwangi, menegaskan komi.... |
 |
25-08-2025 BSSN instruksikan pemda perkuat strategi pertahanan data siber Kota Jambi (ANTARA) - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menginstruksikan pemerintah daerah untuk memperkuat pertahanan data siber guna menghindari peretasan oleh pihak yang tidak bertang.... |
 |
18-08-2025 7 Faktor Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara Ada 7 faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut ulasan selengkapnya. Setiap warga negara memilikihak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. .... |
 |
13-08-2025 Problematik Pelaksanaan Hak Bantuan Hukum bagi Pengguna Narkotika Ada empat permasalahan utama menunjukkan masih adanya hambatan bagi kelompok-kelompok rentan, salah satunya pengguna narkotika, untuk mendapatkan bantuan hukum yang berkualitas. Hambatan-hambatan.... |
 |
13-08-2025 Yusril: Kumham Imipas bangun tata kelola hukum terintegrasi-prorakyat Kemenko Kumham Imipas didesain bukan untuk mengambil alih tugas operasional kementerian teknis, melainkan memastikan seluruh kebijakan strategis di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.... |