DAFTAR BERITA
 |
04-02-2026 Kemenkum RI perkuat transformasi digital dalam pelayanan hukum Palu (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) RI memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik untuk memastikan seluruh layanan hukum dapat diakses masyarakat secara cepat, mudah, dan efi.... |
 |
03-02-2026 KPK sebut tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN 2025 baru 35,52 persen Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tingkat kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik tahun pelaporan 2025 baru mencapai 3.... |
 |
03-02-2026 BNN awasi ketat penggunaan "Whip Pink" Whip Kepala BNN Komjen Pol. Suyudi Ario Seto menegaskan pentingnya penggunaan "Kalau ini memiliki efek stimulan yang tinggi bahkan bisa mengakibatkan risiko kematian tentunya ini h.... |
 |
21-01-2026 Digitalisasi Pelayanan Publik dan Tantangan Tanggung Jawab Hukum Negara Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengubah karakter tindakan administrasi negara dan memunculkan risiko sengketa ketika hak masyarakat terhambat akibat kegagalan sistem. Transform.... |
 |
22-12-2025 PRODUK HUKUM BRAILLE TAHUN 2025 Akses Hukum untuk Semua Produk hukum Braille kembali di terbitkan di tahun 2025 sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan pelayanan informasi hukum yang inklusi.... |
 |
22-12-2025 BANYUWANGI LUNCURKAN INOVASI JDIH PERBURUHAN SINERGI PEMERINTAH, PERUSAHAAN DAN PEKERJA Kabupaten Banyuwangi kembali menghadirkan inovasi di bidang layanan hukum dengan meluncurkan JDIH Perburuhan Banyuwangi, sebuah aplikasi yang mengintegrasikan dokumentasi dan informasi hukum kete.... |
 |
19-12-2025 BNN bongkar 746 kasus narkoba jaringan nasional dan internasional Membongkar 42 jaringan peredaran terorganisir yang terdiri atas 33 jaringan nasional dan 9 jaringan internasional, serta menangkap sebanyak 1.174 orang tersangka," Jakarta (ANTARA) - Badan N.... |
 |
18-12-2025 Pemerintah resmi terbitkan aturan tentang pengupahan nasional Jakarta (ANTARA) - Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan sebagai landasan hukum baru dalam pengaturan upah pekerja dan buruh di Indonesia..... |
 |
18-12-2025 Menkum sebut capaian pembentukan Posbankum jauh lebihi target 2025 Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan capaian pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan telah jauh melebihi target pada tahun 2025. Tercatat hi.... |
 |
12-12-2025 Menkum: Posbankum bertujuan lembagakan kearifan lokal agar lebih kuat Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) bertujuan untuk melembagakan kearifan lokal agar lebih kuat, bukan menggantikanny.... |