DAFTAR ARTIKEL
.jpg) |
13-03-2025 DILEMA PRESIDENTIAL THRESHOLD: PILAR DEMOKRASI ATAU LUMBUNG OLIGARKI (PASCA PUTUSAN MK NOMOR 62/PUU-XII/2024) presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, merupakan salah satu isu kontroversial dalam sistem demokrasi Indonesia. Ketentuan ini men.... |
 |
10-03-2025 GUGATAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DAN UNSUR PASAL1365 KUH PERDATA Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Salah satu gugatan perdata yang dapat diajukan terhadap seseorang melalui pengadilan negeri adalah gugatan perbuatan melanggar hukum. Ada beberapa pihak yang men.... |
 |
04-03-2025 10 KASUS KORUPSI TERBESAR DI DUNIA Dalam beberapa dekade terakhir, banyak skandal korupsi besar yang terungkap di berbagai belahan dunia, melibatkan tokoh politik, pejabat tinggi, hingga perusahaan multinasional. Beberapa di antar.... |
 |
03-03-2025 PERTAMAX OPLOS RUGIKAN NEGARA 193 TRILIUN, BAGAIMANA, KERUGIAN KONSUMEN ? Pertamax Oplos Rugikan Negara 193 Triliun Kasus korupsi kembali menyita perhatian masyarakat, kali ini bukan hanya karena nilainya yang fantastis yang menyentuh nilai Triliun, melainkan juga modu.... |
 |
01-03-2025 URGENSI PENGESAHAN RUU KUHAP DEMI KESEIMBANGAN KEADILAN SISTEM PIDANA “Dengan sinkronisasi yang baik, penegakan hukum di Indonesia tentunya akan menjadi lebih efektif, adil, dan tidak tumpang tindih.” Jakarta (ANTARA) - Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun.... |
 |
24-02-2025 GRONDKAART, APAKAH MENJADI BUKIT HAK ATAS TANAH ? PT KAI yang didirikan oleh Pemerintah Hinda Belanda dahulu bernama Staatssporwegen atau disingkat sebagai “SS”. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya berdasar Konferensi Meja Bundar, se.... |
 |
20-02-2025 TUJUAN HUKUM KEPAILITAN, ADAA 12 Sebagian orang mungkin merasa dirugikan dengan adanya hukum kepailitan di Indonesia. Kerugian ini bisa dirasakan oleh debitor yang dinyatakan pailit, bisa juga dirasakan oleh pegawai yang kehilan.... |
 |
18-02-2025 KAJIAN HUKUM TATA NEGARA : KONFLIK PASAL 3 REVISI UU BUMN DAN PASAL 6 UU KEUANGAN NEGARA Dalam sistem hukum tata negara Indonesia, terdapat perdebatan hukum yang cukup mendalam mengenai revisi Pasal 3 UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disahkan pada 2025 dan Pasal 6 UU Keuangan.... |
 |
17-02-2025 EFISIENSI ANGGARAN NEGARA BERDASAR INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025 Belakangan ini pemerintah Indonesia melakukan efisiensi anggaran negara. Efisiensi tersebut dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan.... |
 |
10-02-2025 MENCIPTAKAN KAWASAN INDUSTRI YANG BERDAYA SAING Jakarta (ANTARA) - Sejak lama, industri pengolahan atau manufaktur secara konsisten menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Pada tahun lalu misalnya, nilai ekspor industri ma.... |