E-Buletin

Aplikasi ini berisi Artikel Hukum Teraktual dan Berita Kegiatan Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.

DAFTAR ARTIKEL

19-01-2025
PIDANA UANG PENGGANTI DAN DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “UU 31/1999”). “Sebagaimana diketahui, tindak pidana korupsi merupakan &n....
06-01-2025
PENAHANAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA BERIKUT 2 SYARATNYA
Dalam sistem peradilan pidana, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui agar seseorang dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Meski terdapat asas Undang-undang No....
02-01-2025
HEBOH PIDANA PENJARA 6 TAHUN DAN 6 BULAN UNTUK TERPIDANA KORUPSI 271 T, LOGIKA PERHITUNGAN PIDANA DAN KEBEBASAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
Perkara Harvey Moeis yang ditangkap dalam perkara korupsi tata niaga timah tidak berhenti menggemparkan masyarakat. Mulai dari nilai korupsi yang mencapai 271 Triliun Rupiah, sampai dengan istrin....
20-12-2024
IMPLIKASI PENERAPAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM DAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PENYELENGGARAAN PEMILU PADA PERIODE BERIKUTNYA
Judicial Review terhadap peraturan yang ada. Menurut Jimly Ashiddiqie dalam bukunya yang berjudul “Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara” menyebutkan, bahwa ter....
24-11-2024
MELIHAT SISI PENINDAKAN PEMBERANTASAN JUDI 'ONLINE'
Minggu, 24 November 2024 Jakarta (ANTARA) - Kasus judi online sudah merebak di berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Ini merupakan perkara yang sangat mengkhawatirkan dan bisa disebut....
26-10-2024
TERDAKWA TIDAK HADIR DALAM PERSIDANGAN PIDANA, 4 KEMUNGKINAN YANG BISA TERJADI
Dalam proses pemeriksaan terdakwa di persidangan pidana, terdapat keharusan bagi penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa. Jika terdakwa tidak hadir dalam persidangan, maka proses pemeriksa....
03-10-2024
MENGULAS IMPLIKASI PENERAPAN KEBIJAKAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA)
Oleh : Indah Fajar Lestari   03 Oktober 2024   Negara Indonesia didirikan dengan cita-cita mulia sebagaimana  yang termuat pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Ne....
17-09-2024
KONSISTENSI HUBUNGAN KELUARGA DALAM DEFINISI HUBUNGAN ISTIMEWA UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN DENGAN KUH PERDATA
Ketentuan dalam KUH Perdata Pasal 290 KUH Perdata memberikan dua batasan mengenai keluarga sedarah yaitu pertama, yang satu adalah keturunan yang lain; atau kedua, kedua-duanya mempunya....
17-09-2024
PENERAPAN DAN TINJAUAN YURIDIS PASAL 3 AYAT (1) HURUF G UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
Menurut data Worldometers per 28 Juli 2023, Bangsa Indonesia merupakan urutan keempat sebagai negara yang memiliki jumlah warga negara terbanyak di dunia yaitu sebanyak 277,7 juta jiwa....
17-09-2024
MENGURAI BENANG KUSUT: PENYEDERHANAAN PENJELASAN ATAU KETERANGAN DALAM PEMBENTUKAN PERDA DAN PERKADA
Melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta seluruh perubahannya, daerah disera....
‹ First  < 6 7 8 9 10 >  Last ›