DAFTAR ARTIKEL
![]() |
19-01-2025 PIDANA UANG PENGGANTI DAN DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “UU 31/1999”). “Sebagaimana diketahui, tindak pidana korupsi merupakan &n.... |
![]() |
06-01-2025 PENAHANAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA BERIKUT 2 SYARATNYA Dalam sistem peradilan pidana, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui agar seseorang dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Meski terdapat asas Undang-undang No.... |
![]() |
02-01-2025 HEBOH PIDANA PENJARA 6 TAHUN DAN 6 BULAN UNTUK TERPIDANA KORUPSI 271 T, LOGIKA PERHITUNGAN PIDANA DAN KEBEBASAN KEKUASAAN KEHAKIMAN Perkara Harvey Moeis yang ditangkap dalam perkara korupsi tata niaga timah tidak berhenti menggemparkan masyarakat. Mulai dari nilai korupsi yang mencapai 271 Triliun Rupiah, sampai dengan istrin.... |
![]() |
20-12-2024 IMPLIKASI PENERAPAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM DAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PENYELENGGARAAN PEMILU PADA PERIODE BERIKUTNYA Judicial Review terhadap peraturan yang ada. Menurut Jimly Ashiddiqie dalam bukunya yang berjudul “Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara” menyebutkan, bahwa ter.... |
![]() |
24-11-2024 MELIHAT SISI PENINDAKAN PEMBERANTASAN JUDI 'ONLINE' Minggu, 24 November 2024 Jakarta (ANTARA) - Kasus judi online sudah merebak di berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Ini merupakan perkara yang sangat mengkhawatirkan dan bisa disebut.... |
![]() |
26-10-2024 TERDAKWA TIDAK HADIR DALAM PERSIDANGAN PIDANA, 4 KEMUNGKINAN YANG BISA TERJADI Dalam proses pemeriksaan terdakwa di persidangan pidana, terdapat keharusan bagi penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa. Jika terdakwa tidak hadir dalam persidangan, maka proses pemeriksa.... |
![]() |
03-10-2024 MENGULAS IMPLIKASI PENERAPAN KEBIJAKAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA) Oleh : Indah Fajar Lestari 03 Oktober 2024 Negara Indonesia didirikan dengan cita-cita mulia sebagaimana yang termuat pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Ne.... |
![]() |
17-09-2024 KONSISTENSI HUBUNGAN KELUARGA DALAM DEFINISI HUBUNGAN ISTIMEWA UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN DENGAN KUH PERDATA Ketentuan dalam KUH Perdata Pasal 290 KUH Perdata memberikan dua batasan mengenai keluarga sedarah yaitu pertama, yang satu adalah keturunan yang lain; atau kedua, kedua-duanya mempunya.... |
![]() |
17-09-2024 PENERAPAN DAN TINJAUAN YURIDIS PASAL 3 AYAT (1) HURUF G UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT Menurut data Worldometers per 28 Juli 2023, Bangsa Indonesia merupakan urutan keempat sebagai negara yang memiliki jumlah warga negara terbanyak di dunia yaitu sebanyak 277,7 juta jiwa.... |
![]() |
17-09-2024 MENGURAI BENANG KUSUT: PENYEDERHANAAN PENJELASAN ATAU KETERANGAN DALAM PEMBENTUKAN PERDA DAN PERKADA Melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta seluruh perubahannya, daerah disera.... |









1.jpg)