DAFTAR BERITA
 |
02-03-2026 Pakar: RI harus jaga stabilitas global berbasis hukum di tengah perang Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum tata negara Radian Syam menilai Indonesia memiliki kepentingan strategis menjaga stabilitas global berbasis hukum di tengah perang Amerika Serikat (AS)-Israel denga.... |
 |
19-02-2026 Menkum sebut bulan Ramadhan momentum spiritual perkuat integritas Kepada para pegawai Kemenkum dalam kegiatan Munggahan dan Silaturahmi Pegawai Menyambut Bulan Ramadhan Tahun 1447 Hijriah, di Jakarta, Kamis (12/2), dia menegaskan jabatan memberi kewenangan, tet.... |
 |
19-02-2026 Menkum resmikan pembentukan 3.442 Posbankum di NTT “Capaian 100 persen Posbankum di NTT menjadi wujud nyata pemerataan akses keadilan di provinsi berbasis kepulauan ini,” Kupang, NTT (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi.... |
 |
18-02-2026 BNN antisipasi narkotika baru dengan "early warning system" new psychoactive substances (NPS) dengan meluncurkanwebsite BNN. website tersebut dan masyarakat luas akan mengetahui langsung perkembangan dari peredaran serta penyalahgunaan nark.... |
 |
11-02-2026 MA selesaikan 37.973 perkara pada 2025 |
 |
04-02-2026 Kemenkum RI perkuat transformasi digital dalam pelayanan hukum Palu (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) RI memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik untuk memastikan seluruh layanan hukum dapat diakses masyarakat secara cepat, mudah, dan efi.... |
 |
03-02-2026 KPK sebut tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN 2025 baru 35,52 persen Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tingkat kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik tahun pelaporan 2025 baru mencapai 3.... |
 |
03-02-2026 BNN awasi ketat penggunaan "Whip Pink" Whip Kepala BNN Komjen Pol. Suyudi Ario Seto menegaskan pentingnya penggunaan "Kalau ini memiliki efek stimulan yang tinggi bahkan bisa mengakibatkan risiko kematian tentunya ini h.... |
 |
21-01-2026 Digitalisasi Pelayanan Publik dan Tantangan Tanggung Jawab Hukum Negara Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengubah karakter tindakan administrasi negara dan memunculkan risiko sengketa ketika hak masyarakat terhambat akibat kegagalan sistem. Transform.... |
 |
22-12-2025 PRODUK HUKUM BRAILLE TAHUN 2025 Akses Hukum untuk Semua Produk hukum Braille kembali di terbitkan di tahun 2025 sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan pelayanan informasi hukum yang inklusi.... |